TERNATE, FORES INDONESIA- Kunjungan Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bassam Kasuba, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu memantik spekulasi dan kritik publik.
Kedatangannya di tengah sorotan atas sejumlah kasus besar, terutama dugaan penyimpangan dana hibah miliaran rupiah untuk Universitas Nurul Hasan (Unsan) Bacan yang dikelola keluarganya, dinilai bukan sebagai kunjungan biasa.
Aktivis Samsul Hamza dari Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Malut menegaskan, kunjungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Publik harus mengawasi jangan sampai Kejati melempem hanya karena kasus ini menyentuh lingkaran kekuasaan Halsel,” tegas Samsul Hamja kepada wartawan foresindonesia.com, Kamis (18/9/2025).
Kecurigaan publik semakin menguat dengan adanya fakta bahwa Aspidsus Kejati Malut, Fajar Haryowimbuko, adalah mantan Kepala Kejari Halsel yang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat setempat, termasuk Rektor Unsan yang juga menjabat sebagai Kabag Kesra Pemkab Halsel.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 telah mengungkap kesalahan klasifikasi anggaran Pemprov Malut sebesar Rp 4,3 miliar terkait Unsan. Dana yang seharusnya bukan untuk belanja modal ini justru dicatat sebagai belanja modal, tanpa menghasilkan aset tetap daerah.
“Pemprov mengakui ada salah pencatatan, tapi sampai hari ini belum ada langkah perbaikan nyata,” sindir Samsul.
Masalah berlanjut di 2024, ketika Pemkab Halsel kembali memberikan hibah Rp 4,1 miliar untuk Unsan. Dana yang digunakan untuk membangun gedung rektorat dan rehabilitasi masjid kampus ini semakin dipertanyakan publik mengingat hubungan keluarga antara pengurus yayasan dan Bupati.
Kini, semua mata tertuju pada Kejati Malut. Penanganan kasus dugaan penyimpangan hibah Unsan ini dinilai sebagai barometer integritas dan independensi penegak hukum di Maluku Utara.
“Kasus ini ujian independensi. Apakah hukum di Maluku Utara berdiri di atas keadilan, atau tunduk pada kuasa politik,” pungkas Samsul. (Tim)
