TERNATE, FORES INDONESIA-Program Pendidikan Gratis yang digagas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menghadapi kritik tajam akibat kendala pencairan dana di lapangan.
Meski pungutan uang komite telah ditiadakan sejak April 2025 melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sejumlah sekolah negeri mengaku terpaksa berutang karena BOSDA tahap kedua belum dicairkan.
Dana BOSDA tahap pertama, mencakup alokasi April-Juni senilai lebih dari Rp 6,1 miliar, telah ditransfer ke rekening SMA sederajat di seluruh Maluku Utara.
Namun, pencairan tahap kedua hingga kini belum terealisasi, memaksa sekolah menutup kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar dengan utang.
Ketua Harian Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara, Mudasir Ishak, menilai keterlambatan ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
“Skema BOSDA memang kebijakan luar biasa, tapi Pemprov harus memastikan pencairannya tepat waktu agar sekolah tidak berutang,” ujar Mudasir Ishak kepada media ini, Jumat (26/9).
Mudasir menilai situasi ini ironis. Di satu sisi, pemerintah gencar mensosialisasikan pendidikan gratis, namun di sisi lain sekolah negeri terbebani keuangan akibat BOSDA yang tak kunjung dicairkan.
Ia menegaskan Gubernur dan Dinas Pendidikan harus konsisten menjalankan program, bukan sekadar retorika.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, belum memberikan tanggapan terkait keterlambatan BOSDA tahap kedua.(Tim)
