TERNATE, FORES INDONESIA-Satu dekade terakhir, Maluku Utara menjelma menjadi laboratorium raksasa bagi industri ekstraktif nasional.
Di Weda, asap smelter membangun lanskap baru, di wilayah nikel Halmahera Tengah, geliat investasi bertubi-tubi mengalir dari modal global.
Neraca ekonomi provinsi melonjak, grafik pertumbuhan berderak ke atas, dan jargon hilirisasi dikumandangkan sebagai jalan pintas menuju kesejahteraan.
Namun dua grafik yang baru dirilis, ditambah satu komposisi demografis terbaru, justru menelanjangi paradoks yang selama ini disembunyikan di balik presentasi investasi. Industri bertumbuh pesat, tetapi kemiskinan ikut naik.
Pulau-pulau kecil tetap terbelakang. Dan yang paling dramatis adalah pembangunan selama sepuluh tahun terakhir ternyata berkerangka tanpa peta sosial.
Halmahera Tengah menjadi contoh paling mencolok dari kegagalan transformasi industri yang digadang-gadang pemerintah pusat.
Di wilayah yang menjadi poros utama nikel nasional, grafik kemiskinan justru melonjak hingga 33,72 persen pada 2024 angka tertinggi sejak kabupaten itu berdiri.
Di balik kepulan asap smelter, masyarakat lokal terpinggirkan oleh arus urbanisasi dadakan, kenaikan harga tanah, perebutan ruang hidup, dan dominasi tenaga kerja luar daerah.
Ekonomi Halteng memang tumbuh, tetapi tumbuh hanya pada sektor yang dikendalikan industri. Struktur sosial masyarakat tidak pernah disiapkan menghadapi lompatan besar ini.
Infrastruktur pun dibangun mengikuti kebutuhan industri, bukan kebutuhan manusia yang tinggal di sekelilingnya.
Halmahera Selatan mengalami fenomena serupa. Walau tidak sedramatis Halteng, kenaikan kemiskinan dari sekitar 15 persen menjadi hampir 22 persen menunjukkan bahwa industrialisasi pesisir yang digenjot beberapa tahun terakhir tidak menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Kawasan industri memenuhi garis pantai, tetapi desa-desa di belakangnya tetap hidup dalam kondisi serba terbatas.
Program hilirisasi yang diagungkan pemerintah pusat tampak seperti proyek yang tumbuh di atas tanah yang tak pernah dipetakan sebelumnya. Transformasi ekonomi tidak pernah disinkronkan dengan transformasi sosial.
Berbeda dari dua kabupaten tersebut, Halmahera Utara dan Halmahera Timur justru memperlihatkan penurunan kemiskinan yang stabil dan signifikan.
Keduanya tidak memiliki smelter besar, tidak menjadi pusat nikel, dan tidak mengalami ledakan migrasi. Ekonomi tumbuh perlahan, tetapi tumbuh stabil, bertumpu pada pertanian, perikanan, dan usaha kecil.
Fakta ini mematahkan logika pembangunan ekstraktif, industri besar tidak otomatis berarti kesejahteraan. Sebaliknya, wilayah yang mempertahankan basis ekonomi rakyat sering kali lebih tahan banting.
Kota Ternate terlihat stabil dari luar, tetapi grafik justru menunjukkan kenaikan kemiskinan hingga 15,88 persen pasca pandemi.
Tingginya biaya hidup perkotaan, padatnya jumlah penduduk yang mencapai 15,88 persen dari total penduduk provinsi dalam data terbaru dan sempitnya lapangan kerja berkualitas menjadikan kota ini kantong tekanan ekonomi yang berjalan senyap.
Ternate selama ini diperlakukan sebagai etalase Maluku Utara, tetapi tanpa fondasi ekonomi yang kuat. Kota ini bukan pusat industri, bukan pusat pertanian, dan tak pernah benar-benar diproyeksikan sebagai pusat pelayanan sosial bagi seluruh pulau-pulau kecil.
Data terbaru menunjukkan distribusi penduduk yang timpang dan sangat menentukan arah krisis sosial Maluku Utara. Halmahera menampung 75,92 persen populasi provinsi angka luar biasa besar yang berarti tiga dari empat penduduk Maluku Utara tinggal di pulau ini.
Sementara itu, Ternate menyumbang 15,88 persen populasi, menjadikannya kota terpadat dan paling rentan terhadap tekanan biaya hidup.
Ketika Industri Tambang Menciptakan Beta Baru Kemiskinan Maluku Utara
Di sisi lain, pulau-pulau kecil seperti Taliabu yang hanya memuat 2,20 persen penduduk, Morotai dengan 2,12 persen, dan Kepulauan Sula dengan 3,53 persen, hidup dalam kecenderungan abai yang kronis.
Skala penduduk yang kecil menyebabkan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur sering dikesampingkan, meskipun wilayah-wilayah ini justru paling membutuhkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi laut.
Distribusi demografis ini membuktikan bahwa pembangunan provinsi tidak pernah mempertimbangkan fakta paling fundamental bahwa beban layanan publik terbesar ada di Halmahera, tetapi pulau-pulau kecil justru yang paling rapuh.
Tanpa membaca data ini, seluruh strategi pembangunan akan terus salah sasaran.
Jika grafik kemiskinan dan data ini dibaca berdampingan, gambaran besar yang muncul sangat jelas bahwa Maluku Utara dibangun tanpa kerangka sosial. Industri bergerak cepat, sementara pemerintah bergerak lambat. Perubahan ruang hidup tidak pernah disimulasikan. Transformasi ekonomi tidak pernah disertai transformasi kebijakan publik.
Tidak ada mekanisme untuk memastikan benefit sharing dari industri kepada masyarakat. Tidak ada integrasi antara kawasan industri dengan pusat permukiman. Dan tak ada skema perlindungan ruang hidup yang mencegah pemiskinan struktural.
Jika pola ini dibiarkan, Maluku Utara akan memasuki fase krisis sosial yang lebih dalam. Di Halmahera, pusat tambang akan menjadi pusat kemiskinan struktural. Di pulau-pulau kecil, absennya layanan publik akan melahirkan generasi yang semakin tertinggal. Ternate akan tercekik oleh urbanisasi dan pengangguran terselubung.
Dan ironinya, daerah-daerah industri justru akan menjadi kantong kemiskinan baru tersembunyi di balik laporan investasi bernilai fantastis.
Tanpa pemetaan ulang, tanpa keberanian merekonstruksi pembangunan berbasis manusia, dan tanpa rem terhadap ekspansi industri yang tak berpihak pada warga, Maluku Utara hanya akan bergerak semakin jauh dari tujuan kesejahteraan.
Yang tersisa hanyalah ironi, provinsi dengan hilirisasi terbesar, tetapi dengan jurang sosial yang juga semakin dalam. (Tim)
