TERNATE,FORES INDONESIA-Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara mengungkap dugaan kuat adanya operasi senyap kelompok tertentu yang tengah bermain di lingkar kekuasaan Gubernur Sherly Tjoanda.
Kelompok ini disebut berupaya mengendalikan arah kebijakan pemerintahan melalui kendali proyek dan pembentukan opini publik.
Dalam pernyataan resminya, Kamis (6/11/2025), Koordinator LPI Malut, Rajak Idrus menilai situasi tersebut mulai menguat sejak Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara oleh Presiden.
Di balik citra kepemimpinan Sherly Tjoanda yang dikenal terbuka dan komunikatif, LPI menemukan indikasi adanya pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahlembutan dan responsivitas gubernur demi keuntungan kelompok tertentu.
“Gaya kepemimpinan Gubernur Sherly yang anggun memang menarik simpati publik. Tapi justru di situlah celah yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk masuk dan memengaruhi kebijakan pemerintah daerah,” ujar Rajak.
LPI menyoroti maraknya serangan opini di media sosial dan media daring terkait isu izin usaha pertambangan (IUP) serta proyek-proyek besar yang menggunakan sistem swakelola dan e-katalog.
Serangan ini, menurut LPI, bukan sekadar kritik spontan, tetapi bagian dari skenario yang terstruktur untuk melemahkan posisi Gubernur Sherly di mata publik dan pemerintah pusat.
Dari hasil investigasi internal, LPI menemukan indikasi bahwa sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikendalikan oleh jaringan tertentu. Proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diduga hanya dikerjakan oleh satu kontraktor dominan.
Sedangkan di Dinas Pendidikan, proyek-proyek strategis justru dikendalikan oleh seorang kontraktor perempuan yang memiliki akses langsung ke lingkar kekuasaan.
Sejumlah proyek bernilai besar turut menjadi sorotan, antara lain penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sofifi, renovasi kediaman dan kantor gubernur, renovasi rumah dinas wakil gubernur, proyek Trans Halmahera, serta rekonstruksi jalan dan jembatan di ruas Ibu-Kedi (Halbar)dan Tolibe-Togorebatua, Halbar. Nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah dan sebagian besar dikaitkan dengan jaringan yang sama.
“Pertanyaannya, apakah ini merupakan kebijakan langsung Gubernur Sherly, atau permainan licik kelompok tertentu di lingkar pemerintahan?” ujar LPI.
“Kalau benar ini dijalankan atas pengaruh kelompok tertentu, maka Gubernur Sherly sudah terseret dalam jebakan politik yang terencana,” tegasnya.
LPI mendesak agar Gubernur Sherly segera melakukan evaluasi total terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan, agar tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu yang mencoba mengendalikan kebijakan daerah.
“Rakyat masih percaya pada ketulusan dan komitmen Gubernur Sherly. Tapi kalau beliau tidak segera menertibkan lingkar kekuasaan yang bermain proyek, kepercayaan publik bisa luntur, dan citra pemerintah provinsi akan rusak,” tutup Rajak. (Tim)
