TERNATE, FORES INDONESIA-Pengamat Ekonomi Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam, menilai pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 39,10 persen pada triwulan III tahun 2025 bukan sepenuhnya hasil kekuatan ekonomi lokal.
Ia menyebut, pertumbuhan tersebut merupakan cerminan ekonomi Cina yang bekerja di Maluku Utara.
Menurut Mukhtar, lonjakan pertumbuhan itu didorong oleh aktivitas ekspor produk setengah jadi seperti ferronickel dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Maluku Utara mencapai Rp152,88 triliun atau sekitar US$9,16 miliar (kurs Rp16.700 per dolar AS). Nilai ini setara 11 kali lipat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah wujud nyata dari pertumbuhan ekonomi Cina masa depan. Kita mengekspor bahan mentah dan produk setengah jadi, sementara nilai tambah dinikmati oleh Tiongkok,” ujar Mukhtar Adam, Kamis (6/11).
Mohtar menilai dominasi Cina dalam perekonomian Maluku Utara semakin kuat setelah masuknya investasi baru senilai Rp 15 triliun di sektor pertambangan. Pertumbuhan sektor tambang mencapai 13,57 persen, sementara industri pengolahan melonjak 22,73 persen.
Namun, di balik angka yang tinggi itu, Mohtar mengingatkan adanya ancaman besar terhadap lingkungan hidup di Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya.
“Halmahera sudah tidak tidur lagi. Tanah dan hutan dibabat habis. Pulau Gebe, Pulau Obi, hingga pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera menjadi sasaran eksploitasi nikel untuk kemakmuran rakyat Cina,” tegasnya.
Ia menyebut, banyak lahan kebun kelapa, cengkeh, dan pala di berbagai wilayah kini terancam hilang akibat ekspansi pertambangan besar-besaran.
BPS mencatat, pertumbuhan sektor pertanian hanya 0,17 persen, menunjukkan rendahnya kontribusi ekonomi rakyat dalam mendorong pertumbuhan daerah.
“Ekonomi kita tumbuh, tapi yang menikmati bukan rakyat. Petani, nelayan, dan peternak kita makin tertekan. Konsumsi rumah tangga rendah, kemiskinan tetap tinggi,” ujarnya.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,82 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah justru minus 5,65 persen. Mohtar menilai, kebijakan penahanan belanja daerah turut menekan daya beli masyarakat.
“Realisasi belanja PPPK hingga kuartal III baru 7 persen. Banyak pegawai belum menerima haknya, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan juga tertahan. Layanan kesehatan pun ikut terdampak,” kata Mukhtar.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat hanyalah pertumbuhan semu.
“ Ekonomi Maluku Utara tumbuh untuk Cina, tapi rakyatnya tetap miskin,”tandasnya. (Tim)
