FORES INDONESIA-Kinerja ekspor nikel Maluku Utara sepanjang Januari hingga September kembali menunjukkan dominasi mutlak sektor tambang terhadap struktur ekonomi daerah.
Berdasarkan rangkaian data bulanan, nilai ekspor nikel dalam sembilan bulan terakhir mencapai Rp 175,9 triliun, setara USD 10,53 miliar dengan menggunakan kurs pasar tengah Rp 16.700 per dolar AS.
Angka ini menempatkan ekspor nikel sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Malut, jauh melampaui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 95,79 triliun, serta total APBD gabungan sepuluh Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Malut yang hanya berada pada kisaran Rp 17,32 triliun.
Data bulanan memperlihatkan bahwa aktivitas ekspor tetap bergerak stabil pada level tinggi. Nilai ekspor berada di atas Rp 1 triliun hampir di setiap bulan, dengan capaian tertinggi terjadi pada Mei dan Juli yang masing-masing mencatatkan lebih dari Rp 1,4 triliun dan Rp 1,2 triliun.
Pada Februari terjadi penurunan hingga ke level Rp 815 miliar, namun tren tersebut segera berbalik naik pada bulan-bulan berikutnya.
Memasuki September, ekspor kembali menguat dengan nilai Rp 1,37 triliun setelah sedikit melemah pada Agustus.
Fluktuasi tipis ini mencerminkan dinamika pasar global, namun secara umum menunjukkan bahwa industri nikel di Malut tetap berada dalam fase ekspansif.
Ketimpangan struktur ekonomi terlihat jelas ketika nilai ekspor disandingkan dengan indikator ekonomi lain.
PDRB yang seharusnya menggambarkan keseluruhan aktivitas ekonomi daerah ternyata masih berada jauh di bawah nilai ekspor nikel.
Sementara itu, kemampuan fiskal daerah melalui APBD seluruh kabupaten/kota plus provinsi hanya menyentuh sedikit di atas Rp 17 triliun angka yang bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari total nilai ekspor.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa arus uang terbesar berada di sektor hulu tambang yang terhubung langsung dengan pasar internasional, bukan pada roda fiskal pemerintah daerah yang menyentuh layanan publik dan pembangunan.
Situasi tersebut kembali memunculkan diskusi publik mengenai sejauh mana nilai fantastis dari sektor nikel benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara.
Meski ekspor terus meningkat dari bulan ke bulan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih minim.
Disparitas antara nilai komoditas yang keluar dengan anggaran pembangunan menjadi salah satu isu yang semakin banyak disorot, terutama ketika infrastruktur dasar, layanan publik, dan pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan fiskal yang lebih kuat.
Dengan capaian Rp 175,9 triliun hanya dalam sembilan bulan, Maluku Utara kini berada dalam posisi unik, menjadi salah satu pusat produksi nikel terbesar dunia, namun pada saat yang sama masih bergulat dengan keterbatasan fiskal dan lemahnya redistribusi manfaat ekonomi.
Pertanyaan besar yang kini muncul adalah bagaimana memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam tersebut benar-benar mengalir kembali kepada rakyat dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Maluku Utara. (Tim)
