TERNATE, FORES INDONESIA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara (Malut) mendesak anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Alien Mus, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan perintah penarikan bantuan nelayan di wilayah Maluku Utara.
Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, menyatakan pihaknya menerima informasi adanya dugaan intervensi dalam penyaluran bantuan alat tangkap nelayan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jika benar terdapat perintah penarikan bantuan kepada nelayan, hal tersebut sangat kami sesalkan. Bantuan pemerintah merupakan hak masyarakat yang bersumber dari anggaran negara, sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik,” kata Sartono Halek kepada foresindonesia, Senin (23/3/2026).
Ia menegaskan, bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat seharusnya tidak ditarik kembali tanpa alasan administratif dan teknis yang jelas.
Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat nelayan yang bergantung pada bantuan tersebut untuk menunjang aktivitas ekonomi.
“Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan. Jangan sampai ada kesan bahwa bantuan negara digunakan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Sartono juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan tekanan terhadap pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk menarik kembali bantuan yang telah diberikan kepada nelayan.
“Informasi yang kami terima menyebutkan adanya tekanan kepada pihak terkait untuk menarik bantuan. Ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.
GPM Maluku Utara meminta Alien Mus segera memberikan penjelasan kepada publik guna meluruskan informasi yang berkembang.
“Kami berharap yang bersangkutan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Sartono.
Hingga berita ini diturunkan, Alien Mus belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Tim)
