TERNATE,FORES INDONESIA-Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa aktivitas pemerintahannya kini dikelilingi oleh jaringan buzzer yang masif di media sosial.
Sejumlah pihak menilai, keberadaan para buzzer tersebut digunakan untuk membentuk citra positif sang gubernur sekaligus meredam kritik terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Fenomena ini ramai diperbincangkan di berbagai platform, terutama Tiktok dan Facebook, di mana akun-akun anonim tampak aktif membela kebijakan Sherly dan menyerang pihak yang berseberangan.
“Setiap kali ada kritik, selalu muncul akun-akun yang menyerang balik dengan narasi yang seragam. Ini menunjukkan ada orkestrasi,” ujar Ketua DPD PSMP Maluku Utara, Mudasir Ishak Ternate, Rabu (5/11/2025).
Mudasir menilai, penggunaan buzzer dalam ruang publik digital dapat berdampak negatif terhadap iklim demokrasi daerah.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada kinerja nyata ketimbang membangun opini melalui media sosial.
Di atas kertas tertulis ‘publikasi pembangunan daerah’, tapi dalam praktiknya sering berubah jadi kampanye citra pejabat. Di situlah buzzer digital berperan,” ujar Mudasir.
Fenomena buzzer politik dinilai mengancam ruang demokrasi digital di Maluku Utara. Alih-alih menjadi sarana dialog antara warga dan pemerintah, media sosial justru berubah menjadi arena propaganda dan pembentukan opini tunggal.
“Kritik publik kini sering dibalas dengan serangan personal, bukan klarifikasi kebijakan. Ini membuat warga takut bicara,” kata Mudasir.
Ia menegaskan, praktik buzzer politik bisa menjadi bentuk “pembajakan ruang publik”, karena menutupi fakta dengan banjir narasi positif yang tak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Beberapa jurnalis lokal mengaku sering menjadi sasaran serangan daring setelah menerbitkan laporan kritis tentang kinerja pemerintah daerah.
Komentar bernada sarkastik, sindiran, hingga tudingan sering muncul di kolom komentar berita.
“Kadang bukan pejabat yang marah, tapi buzzer-nya yang lebih galak,” ujar seorang redaktur media lokal di Ternate sambil tersenyum getir.
Di sisi lain, sebagian warga justru mulai membangun gerakan tandingan. Mereka membuat akun-akun edukatif untuk membahas literasi digital dan membedakan antara kritik kebijakan dan serangan pribadi.
Fenomena buzzer di Maluku Utara menunjukkan bahwa kekuasaan kini tak hanya dipertahankan melalui kebijakan dan jaringan politik, tapi juga lewat narasi digital yang dikendalikan dengan presisi.
Pertarungan citra ini membuat batas antara komunikasi pemerintah dan propaganda politik semakin kabur.(Tim)
