TERNATE, FORES INDONESIA- Aksi blokade jalan utama di kawasan Pertamina Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, yang dilakukan warga setempat pada Senin (13/10/2025), akhirnya mendapat respons cepat dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Gubernur turun langsung ke lokasi bersama jajaran Pemerintah Kota Ternate untuk berdialog dengan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemuda, dan kelompok nelayan Jambula.
Dalam aksi tersebut, warga menuntut penyelesaian sejumlah persoalan krusial seperti pembangunan breakwater, perbaikan jalan dan drainase, serta penggantian kapal nelayan yang rusak.
Blokade yang terjadi di perbatasan Jambula-Sasa sempat membuat distribusi BBM di Kota Ternate terhenti total. Namun ketegangan berangsur mereda setelah Gubernur Sherly bersama Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, tiba di lokasi dan berdialog langsung dengan massa aksi.
Turut mendampingi sejumlah pejabat penting, di antaranya Plt Kadis DKP Malut Fauzi Momole, Kadis DKP Kota Ternate Faisal Harun Dano Husen, Kadis PUPR Rusan Taib, Kaban Kesbangpol Nuryadin Rahman, serta Kepala BPBD Kota Ternate.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Sherly dan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menuntaskan aspirasi masyarakat Jambula.
“Kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menuntaskan seluruh aspirasi masyarakat Jambula,” tegas Rizal.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa pembangunan breakwater sepanjang 400 meter di kawasan pesisir Jambula telah dianggarkan.
Dari total itu, 100 meter masuk kawasan pelabuhan, sedangkan 300 meter lainnya akan dibangun dengan nilai proyek sekitar Rp 20 miliar.
“Anggaran sudah disiapkan dan sedang menunggu persetujuan Kementerian PUPR. Karena ini bersifat urgen, kami akan dorong agar bisa terealisasi pada tahun 2026,” ujar Sherly.
Selain proyek breakwater, Pemprov Malut juga akan mengganti enam unit kapal tangkap yang rusak dengan sepuluh unit baru berkapasitas 1,5 GT dan mesin 15 PK. Armada tersebut dijadwalkan diserahkan pada Desember 2025.
Adapun Pemkot Ternate akan menambah 20 unit kapal tangkap baru bagi nelayan yang belum memiliki armada pada tahun anggaran 2026. Program perbaikan drainase, jalan lingkungan, serta lahan produksi pesisir juga masuk dalam agenda tindak lanjut pemerintah.
Ketua Koperasi Nelayan Jambula, Gafur Kaboli, menyambut positif komitmen pemerintah, namun berharap janji itu tidak berhenti di atas kertas.
“Kami minta kepastian. Breakwater harus dibangun agar kapal nelayan aman. Kapal rusak diganti, jalan dan drainase segera diperbaiki. Jangan hanya janji di tengah aksi,” ujarnya.
Dengan sinergi antara Pemkot Ternate, Pemprov Maluku Utara, dan BWS, masyarakat Jambula kini berharap kampung mereka segera berubah menjadi kawasan pesisir yang aman, produktif, dan sejahtera.
Reporter: Uro
Editor: Rahman Mustafa
Fores Indonesia
