TERNATE, FORES INDONESIA- Peta ekonomi Maluku Utara berubah drastis dalam satu dekade terakhir.
Ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam, mengungkapkan bahwa Pulau Halmahera kini menguasai 75,92 persen total kegiatan ekonomi Malut, menjadikannya pusat pertumbuhan baru dan secara resmi menumbangkan dominasi Kota Ternate yang selama bertahun-tahun menjadi episentrum ekonomi daerah.
Mukhtar menjelaskan bahwa pada 2014, Ternate masih berada di posisi teratas sebagai penguasa ekonomi Malut, diikuti Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.
Saat itu, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah menempati posisi terbawah.
Namun sepuluh tahun berselang, terutama setelah pandemi Covid-19 pada 2021, terjadi pergeseran yang disebutnya sebagai perubahan paling ekstrem dalam sejarah perkembangan ekonomi regional Malut.
Halmahera Tengah melonjak naik secara tajam dan mengambil alih peran sebagai mesin utama pertumbuhan, sementara Ternate yang dulu menjadi pusat perdagangan dan jasa justru terus mengalami penurunan kontribusi.
Menurut Mukhtar, tren ini belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ia memprediksi dalam beberapa tahun ke depan, Halmahera Timur akan menyalip Halmahera Utara yang kini turun dari posisi kedua ke posisi keempat.
Sementara itu, Ternate yang tadinya stabil di posisi tiga diperkirakan terus merosot seiring melemahnya struktur ekonomi berbasis jasa yang mulai tergeser oleh pertumbuhan kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi.
Mukhtar juga menyoroti pola perebutan dominasi ekonomi antar-daerah. Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan memilih tambang serta industri hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan agresif yang memberi kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Ternate mencoba mempertahankan posisinya melalui sektor perdagangan dan jasa, tetapi kekuatan ini perlahan tergerus karena ketergantungan yang terlalu besar pada aktivitas konsumtif dan belanja pemerintah.
Di sisi lain, Halmahera Utara berada pada fase transisi. Setelah dua dekade menggantungkan diri pada tambang emas PT NHM, daerah ini mulai mencari arah pembangunan ekonomi baru.
Mukhtar menyebut Halut kini mengembangkan kembali industri kelapa sebagai sektor yang lebih inklusif, meski pertumbuhannya tidak secepat sektor tambang.
“Kontribusinya mungkin menurun, tetapi dampaknya lebih merata ke masyarakat bawah,” ujarnya.
Mukhtar turut menyoroti daerah-daerah yang mengalami perlambatan. Morotai yang dulu digadang-gadang sebagai sepuluh destinasi wisata ala Bali melalui konsep KEK pada era Presiden SBY kini justru melambat karena program tersebut tidak dilanjutkan pemerintahan berikutnya.
Halmahera Barat pun dinilai kehilangan agresivitas meski memiliki potensi besar; daerah itu justru tertinggal di tengah pesatnya perkembangan kabupaten lain di Pulau Halmahera.
Sementara itu, Tidore Kepulauan menurutnya stagnan tanpa inisiatif pertumbuhan berarti, hanya bertumpu pada belanja pemerintah sebagai penggerak utama ekonomi.
Pulau Taliabu yang berada di posisi strategis pun tidak mampu memanfaatkan kedekatannya dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara karena terjebak di antara dua raksasa ekonomi tersebut.
Adapun Kepulauan Sula terus mengalami kemunduran dan kehilangan pamornya, jauh dari kejayaan masa lalu ketika Sanana menjadi pusat aktivitas ekonomi kawasan.
Mukhtar menegaskan bahwa dinamika ini menunjukkan betapa cepatnya struktur ekonomi Malut berubah dan bagaimana setiap kabupaten/kota kini saling berebut dominasi melalui sektor andalan masing-masing.
Ia menyebut dekade berikutnya akan menjadi fase yang menentukan, terutama ketika Sofifi mulai menunjukkan peran baru sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administratif yang berpotensi menggeser Ternate dari panggung utama. (Tim)
