TERNATE, FORES INDONESIA-Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2018-2024.
Namun, di balik grafik yang menanjak, tersimpan persoalan klasik, ketimpangan antar wilayah dan kesenjangan pembangunan berbasis gender yang belum sepenuhnya teratasi.
Data tren perubahan IPM kabupaten/kota di Maluku Utara memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan dari tahun ke tahun.
Sejumlah daerah seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Halmahera Tengah relatif konsisten mencatatkan pertumbuhan positif, sementara daerah kepulauan dan wilayah terluar masih bergerak lambat, bahkan sempat mengalami kontraksi pada periode tertentu.
Pada 2024, Kota Ternate menempati posisi tertinggi dengan IPM mencapai 82,12. Angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi Maluku Utara yang berada di kisaran 71,03.
Kota Tidore Kepulauan menyusul di peringkat kedua dengan IPM 72,91. Sebaliknya, Kabupaten Pulau Taliabu menempati posisi terbawah dengan IPM 62,90, diikuti Pulau Morotai dan Kepulauan Sula.
Kesenjangan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di Maluku Utara masih terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, sementara wilayah kepulauan dan hinterland tertinggal dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak.
Dari sisi dinamika tahunan, hampir seluruh kabupaten/kota mengalami perlambatan pada 2020, seiring tekanan pandemi COVID-19.
Namun sejak 2021 hingga 2024, grafik IPM kembali bergerak naik, meski dengan kecepatan yang berbeda-beda antar wilayah. Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah termasuk daerah yang menunjukkan pemulihan relatif cepat pasca pandemi.
Sementara itu, data IPM berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan kesenjangan yang konsisten sepanjang 2017-2024. IPM laki-laki selalu berada di atas perempuan, meskipun keduanya sama-sama menunjukkan tren peningkatan.
Pada 2024, IPM laki-laki tercatat sekitar 75,61, sedangkan IPM perempuan berada di angka 68,74.
Kesenjangan gender ini mencerminkan persoalan struktural, terutama dalam akses pendidikan lanjutan, kesempatan kerja, dan partisipasi ekonomi perempuan.
Meski IPM perempuan terus meningkat, lajunya belum cukup untuk menutup jarak dengan laki-laki.
Grafik sebaran fasilitas dan indikator pendukung pembangunan juga menunjukkan ketimpangan antar wilayah.
Beberapa kecamatan di wilayah kepulauan mencatat angka jauh lebih rendah dibanding pusat pertumbuhan, mengindikasikan masih terbatasnya layanan dasar dan infrastruktur sosial.
Peningkatan IPM Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Namun data ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pembangunan manusia belum berjalan merata.
Tanpa intervensi yang lebih terarah terutama di daerah kepulauan, wilayah terpencil, dan kelompok perempuan, kenaikan IPM berisiko hanya menjadi statistik pertumbuhan, bukan cerminan peningkatan kualitas hidup secara adil dan inklusif. (Tim)
