TERNATE,FORES INDONESIA-Di tengah sorotan nasional atas pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus 39,10 persen, muncul ironi yang mencolok.
Di balik gemerlap ekspor nikel dan derasnya investasi smelter, pemerintah daerah justru mencatatkan pengeluaran minus 5,65 persen. Yang paling terpukul akibat kondisi ini adalah para guru.
Hingga November 2025, sejumlah hak guru di Maluku Utara belum juga dibayarkan mulai dari tunjangan profesi, tambahan penghasilan, hingga tunjangan ASN daerah yang tertunda berbulan-bulan.
Situasi ini menjadi beban berat, terutama bagi guru yang mengajar di wilayah terpencil dan kepulauan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan pengeluaran pemerintah itu sebagian besar disumbang oleh penundaan pembayaran hak-hak pegawai, khususnya di sektor pendidikan.
“Lucu tapi menyakitkan. Ekonomi tumbuh 39,10 persen, tapi guru di pulau-pulau kecil justru tidak menerima haknya. Artinya, pemerintah berutang kepada guru,” ujar Mukhtar Adam, pengamat ekonomi Maluku Utara, Jumat (7/11/2025).
Mukhtar menilai pemerintah daerah gagal menempatkan prioritas anggaran secara adil.
“Kalau gaji pejabat dan anggota dewan tidak boleh tertunda sehari, kenapa hak guru bisa ditunda berbulan-bulan? Ini bentuk ketidakadilan struktural,” tegasnya.
Ia juga menyoroti arah kebijakan fiskal daerah yang cenderung berpihak pada korporasi besar.
Pertumbuhan ekonomi yang fantastis justru dinikmati oleh industri, sementara pengeluaran publik, terutama untuk pendidikan, justru ditekan.
“Guru-guru kita di pelosok harus tetap mengajar walau hak mereka belum diterima. Pemerintah seolah membiarkan mereka menanggung beban demi menjaga citra pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Mukhtar menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum inklusif.
“Angka 39,10 persen itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Itu pertumbuhan untuk korporasi, bukan untuk rakyat Maluku Utara,” pungkasnya. (Tim)
