TERNATE, FORES INDONESIA-Di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus dua digit dalam tiga tahun terakhir, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara menilai provinsi ini masih menghadapi paradoks serius, pertumbuhan tinggi, tetapi pemerataan kesejahteraan tertinggal, terutama di wilayah gugus pulau.
Melalui kajian bersama SIDEGO Kieraha, ISNU mengungkap bahwa hambatan geografi menjadi faktor terbesar ketimpangan pembangunan di Maluku Utara.
Dengan penduduk 1,37 juta jiwa yang tersebar di 64 pulau berpenghuni, distribusi pelayanan publik dan akses ekonomi berjalan tersendat.
“Ekonomi memang berlari cepat, tetapi terhambat oleh struktur kepulauan yang membuat biaya layanan dan logistik sangat mahal,” ujar Sekretaris ISNU Maluku Utara, Dr. Adnan Machmud, dalam rilis yang diterima media ini, Senin (17/11/2025).
ISNU menyebut minimnya akses transportasi laut dan udara membuat harga barang melambung di pulau-pulau kecil.
Konsep ekonomi biaya tinggi menjadi kondisi permanen yang menggerus daya beli masyarakat.
“Satu kilogram beras di pulau kecil bukan hanya soal kebutuhan pokok, tapi simbol jarak sosial antara wilayah besar dan wilayah yang terisolasi,” kata Adnan.
Selain itu, kesenjangan akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, hingga modal usaha semakin mempertegas adanya “dua dunia dalam satu provinsi”.
Kajian ISNU-SIDEGO juga menyoroti perencanaan pembangunan yang dinilai masih berkarakter continental mindset, seolah Maluku Utara berada di daratan besar seperti Jawa.
Formula DAU nasional juga belum memasukkan luas laut sebagai wilayah pelayanan, sehingga daerah kepulauan tidak memperoleh alokasi fiskal yang memadai.
Adnan menilai kondisi geografis ini tidak bisa diatasi dengan pembangunan sporadis dan proyek infrastruktur semata. Diperlukan solusi struktural yang menyentuh tata ruang permukiman.
ISNU Maluku Utara menawarkan Transmigrasi Lokal (Tranlok) sebagai langkah realistis untuk mengatasi ketimpangan dan memotong biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat pulau kecil.
Menurut kajian tersebut, terdapat empat kategori pulau yang berpotensi menjadi sumber migrasi, mulai dari pulau berpenduduk sedikit, pulau dengan satu desa atau satu kecamatan, pulau yang tidak layak huni karena krisis air dan abrasi, hingga pulau dengan kepadatan tinggi serta keterbatasan ruang ekonomi.
Pulau Halmahera disebut sebagai lokasi paling ideal untuk redistribusi penduduk produktif karena memiliki lahan luas, kepadatan rendah, potensi pertanian, perikanan yang besar, serta didukung keberadaan jalan Trans Kieraha sebagai poros pertumbuhan ekonomi baru.
“Tanpa konsolidasi penduduk, mustahil menghadirkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan di wilayah gugus pulau,” tegas Adnan.
ISNU menilai momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang melesat harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk merumuskan ulang strategi pembangunan kepulauan.
Tanpa perubahan kebijakan, Maluku Utara berisiko terus terjebak dalam paradoks tambang subur, pulau kering.
Transmigrasi lokal disebut bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi strategi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas SDM, memperluas akses pendidikan-kesehatan, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menghambat produktivitas.
“Laut memang memisahkan kita, tetapi kebijakan yang tepat bisa menyatukan kesejahteraan kita,” seperti kata Ketua ISNU Maluku Utara, Mukhtar Adam, tegas Adnan.
ISNU berharap pemerintah provinsi memasukkan Tranlok dan pembangunan berbasis Trans Kieraha sebagai prioritas utama dalam perencanaan jangka panjang, demi mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan modern yang adil dan merata. (Tim)
