SOFIFI, FORES INDONESIA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mendapat sorotan tajam terkait kondisi infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Anggota DPRD Malut, Agriati Yulin Mus, menegaskan hal ini dalam rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Paripurna DPRD Malut, Sofifi, Selasa (21/10/2025).
Yulin, anggota Fraksi Golkar dari Dapil Sula–Taliabu, menyoroti kerusakan jalan provinsi di beberapa titik dan gedung SMA di Taliabu yang rusak akibat longsor namun belum diperbaiki.
“Untuk soal jalan ini kalau dibangun harus berkelanjutan, jangan terputus-putus seperti sekarang. Kondisi itu terlihat di ruas jalan Fala dan Dofa,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat menuntut pemerataan pembangunan dan perhatian pemerintah terhadap gedung sekolah yang rusak.
“Sekolah itu rusak tertimpa longsor sampai sekarang belum diperbaiki. Karena itu kami minta Pemprov segera memperhatikan kondisi infrastruktur ini,” tegasnya.
Selain itu, Yulin menyoroti rendahnya kedisiplinan pimpinan OPD yang sering absen dalam rapat pembahasan APBD.
“Tolong Pak Wakil Gubernur tegur pimpinan OPD yang malas hadir. Kalau hadir pun, banyak yang tidak menyiapkan data. Saat rapat TAPD, justru yang dikirim hanya staf bawahan, sementara pejabat yang paham substansi justru absen,” katanya.
Menurutnya, kehadiran pimpinan OPD sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah. (Tim)
