TERNATE, FORES INDONESIA- Panas terik Kamis siang (18/9/2025) tak menyurutkan langkah massa Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) Maluku Utara.
Dengan mobil pickup, spanduk dan pengeras suara, mereka berdiri tegak di depan Kejaksaan Tinggi Malut, melontarkan orasi keras “bongkar mafia proyek di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim)”.
Koordinator aksi, Andhika Syahputra, membeberkan satu per satu kasus yang hingga kini mandek. Suaranya meninggi ketika menyebut proyek normalisasi Sungai Paruama di Desa Binagara, Kecamatan Wasile Selatan.
Anggaran Rp 1,88 miliar tahun 2022 digelontorkan melalui Dinas Perkim Haltim, namun di lapangan, proyek itu justru dikontrakkan dengan nilai hanya Rp700 juta.
“Uang negara hilang, masyarakat tidak dapat manfaat. Siapa yang bermain di balik ini?” teriak Andhika.
Kasus lain tak kalah mencolok, proyek jaringan irigasi D.I Ekor tahap V senilai Rp6,1 miliar. Masih digarap CV Gamalia, proyek ini dituding memakai material di bawah standar hingga akhirnya terbengkalai. Bukti-bukti sudah ada, tetapi kasus hanya berhenti di tahap penyelidikan Kejati.
Massa juga mengungkit proyek jalan tanah ke lapen ruas Lolobata-Labi-Labi senilai Rp 4 miliar lebih Tahun Anggaran 2017. Dikerjakan PT Mitra Global Teknik Mandiri melalui Dinas PUPR Haltim, proyek itu penuh penyimpangan, namun delapan tahun berlalu, status hukumnya tak kunjung naik dari penyelidikan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Malut.
Tak ketinggalan, paket pemeliharaan jalan ruas yang sama pada tahun 2020 senilai Rp 3 miliar oleh PT Karinsup Utama ikut disorot. Pekerjaan diduga asal-asalan, namun aparat dinilai jalan di tempat.
“Ini bukan sekadar kasus proyek gagal. Ini permainan sistematis yang melibatkan pejabat dinas dan kontraktor. Kalau Kejati dan Polda serius, tetapkan tersangka sekarang juga,” desak Andhika, menyebut langsung Kadis PUPR dan Kadis Perkim Haltim, serta para Rekanan sebagai pihak yang harus diperiksa.
FPAKI menegaskan akan melayangkan surat resmi ke Kejati dan Polda pekan depan. Bagi Andhika skandal proyek di Haltim bukti bahwa mafia anggaran masih beroperasi bebas.
“Kalau Kejati dan Polda diam, kami akan terus turun ke jalan. Korupsi miliaran di Haltim tidak boleh dilupakan,” tegas Andhika menutup aksinya.(Tim)
