TERNATE, FORES INDONESIA-Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Navy Anugrah Umasangaji, menegaskan bahwa seluruh proyek jalan nasional yang saat ini menjadi perhatian publik masih dalam tahap pelaksanaan dan dijalankan sesuai dengan prosedur serta mekanisme kontrak yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Navy menanggapi berbagai sorotan dan tudingan terkait pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan jalan nasional di wilayah Maluku Utara.
“Saya mungkin merespons terkait pekerjaan. Prinsipnya, pekerjaan yang dipermasalahkan masih dalam pelaksanaan dan prosedur kontrak masih berjalan,” ujar Navy saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama proyek berada dalam masa pelaksanaan, setiap kekurangan teknis atau temuan kerusakan di lapangan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, karena masih terdapat ruang perbaikan sesuai ketentuan kontrak.
“Karena semua masih dalam masa pelaksanaan, jika ada kerusakan, ada mekanisme untuk kami perbaiki,” jelasnya.
Terkait isu dugaan korupsi dan kongkalikong proyek, Navy secara tegas membantah adanya praktik tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme resmi yang transparan dan akuntabel.
“Kalau terkait korupsi, kami pastikan tidak ada kongkalikong proyek. Karena sudah ada mekanisme pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan tim dari BP2JK,” tegasnya.
Navy juga menepis isu dugaan jual beli jabatan yang dikaitkan dengan lingkungan BPJN Maluku Utara. Menurutnya, kewenangan pengisian jabatan struktural sepenuhnya berada di tingkat pusat dan mengikuti prosedur di Kementerian Pekerjaan Umum.
“Untuk jual beli jabatan, kami tidak punya kewenangan di daerah. Mekanisme pengisian jabatan di kementerian ada prosedur yang menjadi acuan pimpinan,” katanya.
Ia menilai munculnya berbagai kritik dan dugaan kemungkinan dipicu oleh informasi yang belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh publik.
Meski demikian, BPJN Maluku Utara menyatakan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.
“Saya pikir mungkin teman-teman mendapat informasi yang belum lengkap. Prinsipnya, pekerjaan di lapangan masih berjalan dan kami berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Navy.
BPJN Maluku Utara, lanjut Navy, berkomitmen menyelesaikan seluruh paket pekerjaan jalan nasional sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. (ric)
