Rahman Mustafa, (Pemred foresindonesia.com)
Dalam falsafah Moloku Kie Raha, kepemimpinan bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi soal keberkahan. Pemimpin yang benar akan menghadirkan keseimbangan, laut memberi, tanah subur, dan rakyat hidup dalam rasa aman serta harapan.
Sebaliknya, ketika pemimpin kehilangan arah, alam dan kehidupan sosial menjadi cermin dari kegagalan itu.
Hari ini, cermin itu tampak retak dan pemerintah seolah enggan menatapnya.
Realitas yang dihadapi masyarakat Maluku Utara tidak bisa lagi ditutup-tutupi dengan narasi pembangunan yang indah di atas kertas. Di lapangan, rakyat masih bergulat dengan tekanan ekonomi, akses yang timpang, dan rasa ketidakpastian yang semakin nyata. Ini bukan sekadar dinamika biasa. Ini adalah tanda bahwa ada yang keliru dalam cara kekuasaan dijalankan.
Ironisnya, di tengah situasi seperti ini, pemerintah justru lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki keadaan. Kritik dianggap gangguan, aspirasi publik sering diabaikan, dan persoalan mendasar dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Seolah-olah yang penting adalah terlihat bekerja, bukan benar-benar bekerja.
Dalam kacamata Moloku Kie Raha, kondisi seperti ini bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan kegagalan moral. Ketika rakyat mulai sulit mendapatkan penghidupan yang layak, ketika harmoni sosial mulai terganggu, itu berarti ada hubungan yang putus antara pemimpin dan nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga.
Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah memilih untuk tidak mendengar?
Fenomena hari ini bisa saja dijelaskan dengan berbagai alasan teknis anggaran terbatas, kondisi global, atau faktor eksternal lainnya. Namun, alasan-alasan itu tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi ketidakmampuan atau bahkan ketidakpekaan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari alasan. Rakyat hidup dari kebijakan yang nyata.
Jika pemerintah terus menutup mata, maka yang terjadi bukan hanya krisis kepercayaan, tetapi juga krisis legitimasi. Dan dalam tradisi lokal, hilangnya legitimasi itu sering “dibaca” sebagai penolakan bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh alam itu sendiri.
Opini ini tidak bermaksud mencari kambing hitam. Tetapi harus ditegaskan kekuasaan yang tidak mampu menghadirkan kesejahteraan adalah kekuasaan yang kehilangan makna. Tidak ada gunanya berbicara tentang keberhasilan jika rakyat masih merasa tertinggal.
Sudah saatnya pemerintah berhenti defensif dan mulai reflektif. Berhenti sibuk dengan pencitraan, dan mulai bekerja dengan kejujuran. Sebab jika tidak, maka satu hal yang pasti rakyat akan menemukan cara mereka sendiri untuk “menjawab” kepemimpinan yang tidak lagi berpihak.
Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi narasi yang bisa menyelamatkan keadaan. (**)
