Oleh: Mukhtar A. Adam
Maluku Utara hari ini bukan sekadar daerah tambang. Ia telah berubah menjadi ruang produksi global tempat bahan baku, tenaga kerja, dan ruang hidup dikonversi menjadi nilai ekspor raksasa. Persoalannya, siapa yang berdaulat atas nilai itu? Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Desember 2025 saja ekspor Maluku Utara mencapai sekitar Rp21,8 triliun.
Dalam setahun, nilainya menembus Rp 223 triliun. Hampir seluruh ekspor itu mengalir ke Tiongkok, dalam bentuk besi-baja dan nikel hasil hilirisasi.
Namun di saat yang sama, APBD Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara tidak mencapai angka tersebut dalam satu tahun penuh.
Jika ini bukan paradoks pembangunan, lalu apa?
Mari kita letakkan angka-angka ini secara brutal
Secara statistik, setiap warga Maluku Utara “menghasilkan” nilai ekspor sekitar Rp16,3 juta per orang dalam satu bulan. Tetapi negara, melalui seluruh APBD hanya hadir sekitar Rp12,5 juta per orang dalam satu tahun. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan warga dalam 30 hari lebih besar daripada kapasitas negara melindungi mereka dalam 365 hari. Ini bukan sekadar kegagalan teknokrasi. Ini adalah penarikan mundur negara dari wilayah penghasil.
Kita Lagi Ditipu
Pendukung industri tambang sering mengatakan: “Daerah sudah diuntungkan.” Benarkah? Mari kita uji dengan simulasi paling minimal. Bagaimana jika hanya 1 persen dari nilai ekspor Maluku Utara benar-benar tinggal di daerah? Jawabannya: Rp 2,23 triliun per tahun. Dua persen berarti Rp 4,47 triliun. Tiga persen mencapai Rp 6,7 triliun.
Dengan dana sebesar itu, Maluku Utara bisa membangun dan memelihara jalan tanpa menunggu dana pusat, memulihkan sungai dan pesisir yang rusak akibat industri, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, serta menyiapkan dana cadangan ketika harga nikel jatuh.
Pertanyaannya menyengat: mengapa satu persen saja tidak pernah bisa tinggal?
Jawabannya ada pada desain kekuasaan ekonomi. Pajak-pajak utama industri tambang seperti PPh badan, PPN, bea keluar dipungut di pusat. Perusahaan-perusahaan raksasa itu mencatat laba di Jakarta atau bahkan di luar negeri.
Sementara Maluku Utara hanya menerima Dana Bagi Hasil yang tipis dan fluktuatif. Sebaliknya, kerusakan ekologis tidak pernah ikut pindah.
Lumpur tambang tinggal di sungai. Hutan yang dibabat tidak ikut diekspor. Konflik sosial tidak tercermin di laporan keuangan.
APBD daerah akhirnya berfungsi sebagai subsidi tak langsung bagi industri global: daerah membayar ongkos lingkungan dan sosial agar ekspor tetap mengalir.
Hilirisasi sering dipuja sebagai bukti keberhasilan. Tetapi hilirisasi di Maluku Utara adalah industri tanpa kedaulatan. Ia padat modal, tertutup, dan terhubung langsung dengan pasar luar negeri, bukan dengan ekonomi lokal.
Nilai tambah meningkat, tetapi kendali tetap di tangan investor, pajak utama tidak tinggal di daerah, dan masyarakat lokal tetap berada di posisi bawah rantai nilai. Dengan kata lain, proses produksi dipindahkan, tetapi kuasa ekonomi tidak.
Ketika Cina Lebih Berdaulat
Tulisan ini bukan sentimen anti-negara tertentu. Ini adalah kritik terhadap fakta bahwa kepentingan pasar dan modal asing, terutama Tiongkok, hari ini lebih menentukan arah ekonomi Maluku Utara daripada kebijakan fiskal daerah itu sendiri.
Jika satu bulan ekspor ke Tiongkok lebih besar daripada satu tahun anggaran daerah, maka yang berdaulat atas masa depan Maluku Utara bukan APBD, bukan rakyat, bahkan bukan negara, melainkan rantai pasok global.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat lokal perlahan direduksi menjadi buruh di tanah sendiri, sementara keuntungan utama melintas laut.
Pembangunan seharusnya memperkuat kedaulatan, bukan menggerusnya.
Jika Maluku Utara kaya di statistik tetapi miskin dalam kendali fiskal, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan penjajahan ekonomi dengan wajah baru.
Dan jika negara terus menganggap kondisi ini sebagai “keberhasilan hilirisasi”, maka yang sesungguhnya gagal bukan Maluku Utara melainkan keberanian kita untuk menyebut ketidakadilan dengan namanya sendiri. (***)
