FORES INDONESIA-Dugaan pencemaran oleh PT JAS dan PT ARA menggerus nyawa para petani dan nelayan di Halmahera Timur.
Janji ganti rugi menguap, sementara tanah dan laut tak lagi menghidupi.
Wajah Rohadi, 47 tahun, muram ketika tangannya menggenggam segumpal tanah dari sawahnya di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur.
Butiran lumpur berwarna kemerahan itu melekat di jari-jemarinya.
“Ini bukan tanah kami yang dulu,” ujarnya, lirih.
Sebelum limbah sedimentasi dari dua perusahaan tambang PT Jaya Abadi Semesta (JAS) dan PT Alam Raya Abadi (ARA) mengubah segalanya, sawahnya mampu menghasilkan 4-5 ton per hektare. Kini, satu ton pun mustahil.
Musim tanam ini, 18 hektar lahan padi berumur 17 hari di kelompok tani Tirtonadi yang dipimpinnya terancam puso.
Lumpur merah yang mengeras seperti beton itu menyumbat saluran irigasi dan membunuh kesuburan tanah.
“Sejak Oktober sampai November, ini sudah kedua kalinya,” Rohadi mengeluh.
PT ARA sempat memberi kompensasi pupuk senilai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta pada Oktober. Tapi janji ganti rugi lanjutan tinggal janji.
Sementara PT JAS, sejauh ini, dianggap tak menunjukkan itikad baik.
Dampak serupa meluas ke kebun-kebun kelapa. Hayarudin, 52 tahun, menunjukkan puluhan pohon kelapa yang mengering di lahannya.
“Dari 300 pohon, produksi kopra turun dari 2 ton menjadi 800 kilogram. Tiga puluh pohon mati,” katanya.
Setiap banjir, lumpur merah dari aktivitas tambang membanjiri kebunnya.
Berbeda dengan masa lalu, ketika air surut setelah hujan, kini residu lumpur tetap tinggal.
Yang menyakitkan, kata Hayarudin, perhatian dari pemerintah desa hingga daerah minim.
“Secara pribadi saya tidak anti tambang. Tapi perusahaan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ironisnya, Subaim justru ditetapkan pemerintah sebagai kawasan lumbung pangan Maluku Utara.
Kawasan transmigran sejak 1980-an ini sebelumnya menjadi penopang ketahanan pangan regional.
Kini, impian itu terancam pupus oleh aktivitas pertambangan di hulu. Sungai Muria yang menjadi sumber irigasi tercemar sedimentasi dari anak sungai di DAS Watowato lokasi beroperasinya sejumlah perusahaan tambang.
Aktivis PA GMNI Maluku Utara, Mudasir Ishak, menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap lumpuh menghadapi korporasi.
Pemerintah fokus pada acara seremonial tanam padi, tapi abai pada perusakan sungai sebagai urat nadi pertanian,” ujarnya.
Para petani dan nelayan Subaim kini berada di titik nadir. Hasil tangkapan ikan teri dan panen rumput laut merosot drastis. Mereka menuntut pemerintah daerah segera memanggil kedua perusahaan dan mengevaluasi operasi tambang.
Nasib lumbung pangan di ujung tanduk. Dan lumpur merah terus menggerus harapan. (ric)
