JAKARTA, FORES INDONESIA-Penangkapan seorang warga negara asing asal China yang diduga hendak menyelundupkan mineral ilegal melalui Bandara Khusus Weda Bay kembali menempatkan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di bawah sorotan tajam.
Peristiwa yang terjadi pada 5 Desember 2025 itu menjadi titik balik bagi desakan evaluasi mendalam terhadap status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disandang kawasan industri tersebut.
Anggota DPD RI, Hasby Yusuf, menyebut insiden itu sebagai indikator lemahnya tata kelola fasilitas khusus di kawasan industri mineral.
“Presiden harus mencabut status PSN IWIP dan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola bandara dan pelabuhan,” ujar Hasby Yusuf, Senin (8/12/2025).
Argumen Hasby bertumpu pada satu persoalan inti, yakni minimnya kontrol negara terhadap fasilitas yang menjadi jalur keluar-masuk komoditas strategis.
Sejak 2019, bandara IWIP beroperasi sepenuhnya di bawah pengendalian perusahaan, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
Penempatan Satgas Terpadu pada 29 November lalu mengonfirmasi kritik tersebut, pengawasan baru diaktifkan ketika risiko dianggap terlalu besar untuk dibiarkan.
Dalam kerangka itu, Hasby menilai status PSN seharusnya tidak menjadi payung impunitas bagi korporasi.
Ia meminta audit menyeluruh, tidak hanya pada IWIP tetapi juga pada proyek-proyek strategis lain di Maluku Utara dan Sulawesi, termasuk IMIP di Morowali.
Baginya, tata kelola sumber daya alam tidak boleh menghasilkan ketimpangan antara manfaat yang diterima daerah dan keuntungan korporasi.
Lebih jauh, Hasby melihat pengelolaan fasilitas khusus tanpa keterlibatan pemerintah daerah menciptakan ruang abu-abu ruang yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Kasus penyelundupan serbuk nikel yang baru terungkap, katanya, merupakan bukti bahwa celah tersebut nyata dan tidak dapat lagi diabaikan.
“Harus ada ketegasan bahwa negara tidak kehilangan kendali atas jalur logistik strategis. Daerah juga harus merasakan manfaat langsung dari aktivitas industri di tanahnya,” tegasnya.
DPD RI, ucap Hasby, berkomitmen mengawal isu ini sampai pemerintah pusat melakukan koreksi kebijakan yang lebih berpihak pada kedaulatan pengelolaan sumber daya mineral. (Tim)
