TERNATE, FORES INDONESIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyiapkan langkah penyederhanaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyatakan hal usai melakukan konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Ternate, Selasa (7/10).
Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 akan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Dengan pemangkasan TKD ini, kami akan utamakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas,” jelas Tauhid.
Keputusan ini memiliki implikasi langsung. Tauhid mengonfirmasi bahwa penyesuaian akan menyentuh pos belanja pegawai. Meski gaji pokok dijamin tetap dibayar normal, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan disesuaikan dengan kinerja.
Tidak hanya itu, anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga akan ditinjau ulang.
“Pemangkasan Pokir DPRD akan kami lihat nanti berdasarkan ketersediaan anggaran,” tambahnya. Hal ini berpotensi mempengaruhi realisasi program-program yang diusung oleh dewan.
Menghadapi keterbatasan ini, Pemkot Ternate tidak hanya pasif. Tauhid mengungkapkan upaya intervensi dan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami sedang menyusun proposal untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak tersedia di APBD nanti,” ujarnya.
Upaya ini menjadi strategi untuk mengamankan program-program pembangunan di luar anggaran daerah yang terbatas.
Tauhid menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tidak lagi berpatokan pada anggaran tahun 2025 yang cukup besar. Tahun depan kita mulai dengan kondisi yang baru,” pungkasnya, menandai dimulainya era pengetatan anggaran di Kota Ternate. (Tim)
