TERNATE,FORES INDONESIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk Kepala Bappelitbangda Ir. Thamrin Marsaoly, Sekretaris Bappelitbangda Ronny Aries Setyono, ST., M.Si., serta Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Abdul Kadir Dedi Arif.
Dalam sambutannya, Sekda Rizal Marsaoly menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2029 yang telah berjalan hampir satu tahun, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kita sudah berada di bulan Februari, dan pada tanggal 20 nanti genap satu tahun implementasi RPJMD. Ini saat yang tepat untuk melihat kembali capaian dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyusun RKPD 2027, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian belanja minimum. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas perencanaan.
“Perencanaan itu seperti pabrik. Setiap bidang menyumbang komponen. Kalau ada yang tidak lengkap, maka produk akhirnya tidak akan sempurna. Karena itu, perencanaan harus dirangkai secara utuh dan rasional,” kata Rizal.
Sekda juga mengungkapkan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program di daerah.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar berhati-hati dalam menyusun program agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“BPK sedang melakukan audit TKD. Kita harus pastikan bahwa program yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa seluruh kerja sama, termasuk dengan media, mulai diarahkan melalui sistem e-katalog guna menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Forum ini juga membahas tema RKPD 2027 yang menitikberatkan pada penguatan city branding “Ternate Kota Rempah”, pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan, peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, IKM, serta pemberdayaan penyandang disabilitas yang harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi tahapan awal sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota sebagai ruang finalisasi arah kebijakan pembangunan Kota Ternate tahun 2027. (Tim)
