SOFIFI, FORES INDONESIA-Kerusakan berat yang terus menghantui ruas jalan Payahe-Dehepodo di Oba Selatan kembali memicu gelombang desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
Ruas jalan yang setiap hari menjadi akses utama warga itu berubah bak kolam raksasa saat musim hujan.
Genangan air dibiarkan menggunung, rumput liar merambat hingga menutup badan jalan, mempersempit ruang gerak kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Kontras dengan kondisi di lapangan, pemerintah daerah disebut rutin menggelontorkan anggaran pemeliharaan setiap tahun. Namun, alih-alih membaik, jalan justru kian memprihatinkan.
Warga menduga ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pejabat teknis di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.
Asrul, warga Desa Maidi yang sejak awal mengawal persoalan ini, mengaku pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data yang mengarah pada dugaan praktik korupsi.
“Ia menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara besaran anggaran tahun 2024 dengan hasil pekerjaan yang sama sekali tidak mencerminkan adanya pemeliharaan,” ujarnya.
Menurut Asrul, indikasi penyimpangan bukan hanya soal mutu pekerjaan, tetapi juga terkait proses dan pengawasan yang dinilai lemah.
“Kami menduga ada anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Ini sangat merugikan masyarakat Maluku Utara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti buruknya transparansi pengelolaan dana pemeliharaan jalan yang dinilai membuka ruang lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami meminta APH bertindak cepat mengusut kasus ini. Jangan sampai pelaku korupsi bebas berkeliaran,” tambahnya.
Di sisi lain, publik makin dibuat heran karena pada 2026 Dinas PUPR kembali mengalokasikan lebih dari Rp 14 miliar untuk pekerjaan jembatan di ruas yang sama.
Anggaran itu antara lain untuk jembatan Yef dengan nilai lebih dari Rp 3,5 miliar, jembatan Sigela I sekitar Rp 4,4 miliar, jembatan Sigela II lebih dari Rp 3 miliar, serta lanjutan Jembatan Kali Lomaito yang mencapai lebih dari Rp 4,1 miliar.
Besarnya kucuran anggaran tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Dengan nilai sebesar itu, warga menilai semestinya infrastruktur di ruas Payahe-Dehepodo sudah jauh dari kata rusak, bukan justru terus mengalami kerusakan berulang setiap tahun dan kian mengkhawatirkan. (Tim)
