TERNATE,FORES INDONESIA-Pengamat ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam, menilai rencana pembangunan jalan Trans Kie Raha yang menjadi bagian dari konsep Sofifi Halmahera Metropolitan merupakan visi besar pemerintahan Sherly-Sarbin dalam membangun kota baru di Pulau Halmahera.
Namun ia mengingatkan, arah pembangunan harus benar-benar diperhitungkan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat.
“Pulau ini kaya sumber daya, tapi arah pembangunan harus tepat. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tengok kembali perjalanan ekonomi Maluku Utara beberapa tahun terakhir,” ujar Mukhtar Adam, Selasa (11/11).
Mukhtar menuturkan, tahun 2019 menjadi masa sulit bagi ekonomi Maluku Utara ketika harga kopra anjlok hingga Rp 2.500 per kilogram. Krisis itu menekan aktivitas ekonomi hingga akhir tahun.
Situasi kian menantang pada 2020, saat pemerintah pusat meluncurkan kebijakan hilirisasi industri disertai penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kebijakan tersebut, kata Mukhtar, memotong sebagian besar kewenangan daerah dan menyerahkannya ke pemerintah pusat.
“Daerah tak lagi punya ruang luas untuk mengatur kebijakannya sendiri. Pusat mengambil alih dan mengarahkan seluruh pembangunan ke agenda nasional,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui langkah itu turut memicu lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Sejak 2022, ekonomi provinsi ini tumbuh spektakuler hingga 22,78 persen (year on year) capaian yang bahkan disorot langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Bank Indonesia.
“Capaian ini menjadi inspirasi munculnya gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan. Halmahera ibarat singa yang sedang tidur potensinya besar, tapi belum sepenuhnya digarap,” ujarnya.
Saat ini, denyut ekonomi Maluku Utara bergeser dari pertanian ke sektor tambang dan hilirisasi nikel. Kabupaten Halmahera Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 100 persen pada 2022, disusul Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Ketiganya menjadi motor utama ledakan ekonomi provinsi.
Namun Mukhtar mengingatkan, jangan sampai pembangunan metropolitan hanya berorientasi pada industri besar.
“Kita dulu dikenal sebagai kepulauan rempah. Jadi, arah pembangunan metropolitan jangan sampai meninggalkan fondasi ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan, Sofifi Halmahera Metropolitan harus menjadi rumah bagi masyarakat Kie Raha, bukan untuk kepentingan oligarki industri.
“Jangan hanya terpukau oleh hilirisasi dan investasi besar. Pertanian dan perkebunan tetap harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan,” pungkas Mukhtar. (Tim)
