Mukhtar Adam, Om Pala Melanesia
Ada jenis kepemimpinan yang sengaja tidak menempatkan diri di pusat sorotan. Ia tidak menagih pengakuan publik setiap hari, tidak mengubah kerja administratif menjadi tontonan yang selalu tampil medsos, dan tidak merasa perlu menjadikan dirinya figur utama dalam setiap capaian kinerja pembangunan.
Kepemimpinan semacam ini bekerja dari gerak kolektif, bukan dari penegasan ego personal. Di Kota Ternate, dalam satu tahun perjalanan kepemimpinan kita melihat fenomena itu, sebagai pelayan warga kota, tak banyak tampil di medsos tetapi hadir diberbagai kebutuhan layanan kota, yang seolah menegaskan kerja dalam diam
Pilihan ini bukan tanpa risiko, karena dalam ekosistem politik yang semakin ditentukan oleh algoritma media sosial, pemimpin yang tidak tampil personal sering dianggap “tidak bekerja”, justru, justru di situlah letak paradoksnya, pemimpin yang selalu menjual personalnya sesungguhnya lagi menyembunyikan duri pembangunan, dan kepemimpinan yang diam justru paling efektif menerjemahkan kebutuhan public dalam layanan
Dalam khazanah budaya Maluku Utara, dikenal etos Babari, sebuah semangat gotong royong yang menempatkan kerja bersama di atas keunggulan individu. Babari bukan sekadar kerja bakti, melainkan etos social, dari perubahan hanya mungkin terjadi jika dikerjakan bersama, dengan rasa memiliki yang kolektif.
Model ini sejalan dengan prinsip good government, yang menempatkan negara bukan sebagai aktor tunggal, tetapi sebagai fasilitator gerak sosial. Pemimpin dalam model ini tidak mendominasi ruang publik dengan narasi “saya”, melainkan menciptakan ruang agar masyarakat dapat mengatakan “kita”.
Tauhid Soleman tampak membaca etos ini dengan tepat. Ia tidak membangun citra kepemimpinan dari personal branding, tetapi dari orkestrasi kebijakan, menggerakkan perangkat kota, kelurahan, pelaku usaha kecil, komunitas pulau, hingga rumah tangga paling bawah.
Dalam bahasa warga kota, sering terdengar ungkapan sederhana namun tajam “Dia tidak banyak bicara, tapi hadi dalam layanan public, kota yang nyaman, indah, yang dibentuk dari perekatan social yang stabil dan berkesinambungan”
Kalimat ini mungkin tidak viral, tetapi lebih jujur dari keunggulan yang dipalsukan dalam media sosia’
Ketika banyak dari mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 2 digit, tapi pertumbuhan yang ekstraktif, dilawan dengan model pertumbuhan yang inklusif dihadirkan sangat nyata dari pesan PDRB Kota Ternate, sukses mengatasi kemiskinan terendah se Maluku Utara, mampu mendorong pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada basis point yang jauh lebih tinggi dari Kabupaten/Kota Lain, Tauhid tak hanya menjadikan kota Ternate dengan IPM tertinggi, tetapi menjadi pendorong utama dari kenaikan IPM setiap tahun yang rata-rata diatas 0,75 basis point, dari 3 indikator yang diukur dalam IPM.
Satu tahun kepemimpinan kepala daerah di Maluku Utara idealnya tidak diukur dari ramai tidaknya media sosial, tetapi dari data dan fakta empiris yang disepakati secara konstitusional. Prinsip Satu Data Indonesia menegaskan bahwa rujukan utama adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari sanalah kinerja pemerintahan seharusnya dibaca, diukur dan dinyatakan sukses tidaknya pembangunan itu dijalankan, kita tidak lagi menjadikan kepala daerah sebagai artis media social tetapi pelayan warga yang menyentuh hak dasar yang konsisten dan berkelanjutan.
Dari berbagai indicator yang disajikan BPS, ekonomi Kabupaten/kota di Maluku Utara yang paling inklusif tercermin dari kota ternate, hal yang sama pada pengentasan kemiskinan, dengan angka kemiskinan yang hanya 3% menempatkan Ternate kota tampa warga miskin, yang didukung oleh Usia harapan hidup yang tinggi, ditopang oleh rata-rata lama sekolah yang menjanjikan, serta pendapatan perkapita yang tertinggi di Maluku Utara, menunjukan Ternate sebagai episentrum perubahan global yang inklusif yang membangun tanpa merusak alam, dan menjadikan kemampuan ekonomi Masyarakat yang tercermin dari konsumsi rumah tangga yang Tangguh, Tauhid seolah memberi pesan, membangun itu dari Dapur Rakyat, bukan dari Media Sosial.
