TERNATE,FORES INDONESIA-Ironi mencuat di tengah euforia pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara (Malut) yang diklaim tertinggi secara nasional, menembus angka fantastis 39,10 persen.
Di balik capaian itu, ribuan tenaga kerja asing (TKA) justru menguasai sektor tambang, sementara tenaga lokal kian tersingkir dari pusat pertumbuhan.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Malut hingga Agustus 2025 mencatat, jumlah TKA yang bekerja di wilayah ini mencapai 9.584 orang.
Mereka TKA tersebar di sejumlah perusahaan tambang dan smelter, dengan konsentrasi terbesar di Halmahera Tengah (6.537 orang) dan Halmahera Selatan (2.986 orang).
Fenomena ini memantik keprihatinan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara.
Koordinator DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Malut, Mudasir, mendesak Gubernur Sherly Tjoanda segera mencopot Kepala Disnakertrans Malut, Marwan Polisiri, yang dinilai gagal mengendalikan arus masuk TKA.
“Bayangkan, hampir 10 ribu TKA bekerja di Malut, sementara pengangguran lokal masih tinggi. Ini menyakitkan hati rakyat. Kami minta Gubernur tegas, copot Kadisnya,” tegas Mudasir.
Ia menilai Disnakertrans lalai menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan tambang yang mempekerjakan TKA.
“Jangan biarkan Maluku Utara hanya jadi penonton di tengah gempuran investasi asing. Kalau Kadis tidak mampu melindungi tenaga lokal, sebaiknya diganti,” tandasnya. (Tim)
