Ternate – Komisi III DPRD Kota Ternate mendorong optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa sekolah dasar (SD). Langkah ini dinilai mendesak menyusul capaian asesmen Bahasa Indonesia siswa di Kota Ternate yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif dan Muslim Sahil, saat meninjau pameran Depo Arsip Benteng Oranje yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate dalam rangkaian kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026, Jumat (28/8/2026).
Nurlaela menjelaskan, Perda Gerakan Literasi merupakan inisiatif DPRD Kota Ternate untuk menumbuhkan budaya membaca, meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, implementasi perda tersebut harus mencakup lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Ketiga lingkungan ini memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan membaca serta meningkatkan kemampuan anak dalam memahami informasi.
“Penerapan Perda Gerakan Literasi ini mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga,” ujar Nurlaela, yang juga aktif mengelola taman baca masyarakat.
Desakan penguatan literasi tersebut turut didasarkan pada data asesmen Bahasa Indonesia tingkat SD di Kota Ternate. Rata-rata nilai siswa tercatat sebesar 53,69, masih di bawah target rata-rata nasional sebesar 60,17. Sementara itu, sebanyak 40,78 persen siswa masuk kategori kurang.
Data tersebut menjadi perhatian DPRD karena menunjukkan masih adanya tantangan dalam kemampuan literasi siswa. Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga bagaimana siswa memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi yang diperoleh.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate sekaligus Ketua DPC Partai Hanura, Muslim Sahil, mengatakan temuan bersama para relawan literasi menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam asesmen tidak selalu disebabkan ketidakmampuan membaca. Menurutnya, persoalan utama terletak pada belum optimalnya penguasaan siklus membaca secara utuh.
“Temuan kami bersama para relawan gerakan literasi menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam asesmen bukan karena tidak bisa membaca. Tantangan utamanya adalah mereka belum menguasai siklus membaca yang utuh,” terang Muslim.
Ia menjelaskan, proses membaca tidak berhenti ketika siswa mampu mengenali dan membaca teks. Siswa juga perlu memahami isi dan makna bacaan, kemudian mengungkapkan kembali gagasan atau informasi tersebut, baik secara lisan maupun tulisan.
Karena itu, Muslim menilai metode pembelajaran perlu dikembangkan agar siswa tidak sekadar mampu membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara tepat.
Untuk menjawab persoalan tersebut, DPRD Kota Ternate mendorong Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan langkah konkret sebelum pelaksanaan asesmen berikutnya. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memaksimalkan program Ternate Membaca dengan melibatkan relawan dan komunitas penggiat literasi lokal.
Menurut Muslim, kolaborasi pemerintah dengan komunitas literasi dapat menghadirkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan suasana membaca yang nyaman bagi siswa. Keterlibatan masyarakat juga diharapkan mampu memperluas jangkauan gerakan literasi hingga ke lingkungan keluarga.
“Kami akan mendorong dinas terkait untuk berinovasi dalam metode pembelajaran. Agar minat dan kemampuan membaca siswa SD bisa meningkat, pemerintah harus berkolaborasi langsung dengan komunitas penggiat literasi yang ada di Kota Ternate,” tegasnya.
DPRD berharap optimalisasi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tidak hanya menjadi pelaksanaan regulasi secara formal, tetapi juga diwujudkan melalui program yang terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas literasi diharapkan dapat memperkuat budaya membaca sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate. (Tim/FI)
