TERNATE, FORES INDONESIA- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah tegas untuk mengamankan stabilitas harga di wilayahnya.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang digelar di Ternate, Rabu (22/4/2026), provinsi ini resmi mengunci strategi pengendalian inflasi melalui penguatan konsep 4K dan kesepakatan 10 langkah strategis.
Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara, Suriyanto Andili, menjelaskan bahwa strategi 4K yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif menjadi fondasi utama kebijakan tahun ini.
Menurutnya, pendekatan ini krusial mengingat karakteristik geografis Maluku Utara yang berupa kepulauan dan sangat bergantung pada arus logistik.
“Pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar sesaat. Kita harus memperkuat produksi dan distribusi pangan lokal,” tegas Suriyanto.
Ia mencontohkan pentingnya sinergi antarwilayah, di mana daerah yang mengalami surplus komoditas seperti tomat atau rica wajib menopang daerah lain yang kekurangan.
Dalam rakor yang dihadiri perwakilan TPID kabupaten/kota, Perum Bulog, Pertamina, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) tersebut, disepakati pula 10 rekomendasi teknis sebagai turunan strategi 4K.
Rekomendasi tersebut mencakup:
- Penguatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan operasi pasar.
- Pemetaan detail komoditas strategis.
- Sosialisasi masif diversifikasi pangan lokal (sagu, ubi, pisang).
- Optimalisasi kerja sama antar-daerah penghasil.
- Perluasan penyaluran beras SPHP, beras premium, dan Minyakita.
- Pembukaan rute angkutan barang langsung Ambon-Ternate.
- Intervensi upah buruh untuk menjaga daya beli.
- Integrasi data inflasi lintas sektor.
- Sinergi kelembagaan pusat-daerah.
- Monitoring harga berbasis data real-time.
Salah satu fokus utama dalam aspek ketersediaan pasokan adalah percepatan pembangunan gudang pangan oleh Perum Bulog di 10 kabupaten/kota.
Infrastruktur ini dinilai vital sebagai penyangga stok (buffer stock) saat terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. Pihak Bulog menyatakan tengah melakukan kajian kelayakan lokasi untuk merealisasikan pembangunan tersebut secepatnya.
Dengan diterapkannya paket kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan inflasi daerah dapat terjaga dalam kisaran target nasional sepanjang 2026, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar pulau yang sering kali memicu gejolak harga. (Tim)
