TERNATE, FORES INDONESIA- Di tengah gemuruh pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang didorong oleh industri hilirisasi nikel, sebuah realitas pahit tersembunyi di wilayah gugus pulau.
Dr. Mukhtar A. Adam, Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, menyoroti adanya ketimpangan struktural yang kian melebar di kawasan yang ia sebut sebagai SUBA’TA (Sula, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Taliabu).
Menurut Mukhtar, keempat kabupaten ini sejatinya memiliki ikatan sosial, budaya, dan geografis yang kuat. Namun, sekat administratif dua provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, justru memperparah keterpinggiran mereka dalam peta pembangunan nasional.
“Pembangunan Indonesia saat ini masih terjebak dalam paradigma ‘mazhab kontinental’ warisan kolonial yang berorientasi pada daratan dan pulau besar. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap jiwa Nusantara sebagai negara kepulauan,” ujar Mukhtar dalam analisisnya, Rabu (15/4/2026).
Mukhtar merinci data hingga tahun 2025 yang menunjukkan kontribusi ekonomi wilayah gugus pulau SUBA’TA yang sangat minim dibandingkan total PDRB provinsi masing-masing.
Di Maluku Utara, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Sula hanya tercatat sebesar 3,53% dan Taliabu 2,20%. Situasi lebih parah terjadi di Sulawesi Tengah, di mana Banggai Kepulauan hanya menyumbang 1,40% dan Banggai Laut tak sampai 1% (0,85%).
“Angka-angka ini membuktikan bahwa kekayaan alam yang dikeruk di sekitar wilayah tersebut tidak memberikan efek tetes (trickle-down effect) yang signifikan bagi masyarakat lokal di pulau-pulau kecil. Ekonomi tumbuh untuk investor dan pusat-pusat industri di daratan utama, sementara anak-anak pulau justru semakin terasing di negeri sendiri,” tegas Mukhtar.
Ia menambahkan, fenomena ini menciptakan ironi di mana provinsi terlihat kaya raya berkat ekspor nikel, namun wilayah perairannya justru mengalami stagnasi pembangunan.
“Morowali dan Halmahera mungkin berpesta pora, tetapi Sula, Taliabu, Bangkep, dan Banglaut hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Mukhtar menyoroti dampak langsung ketimpangan ekonomi terhadap kualitas sumber daya manusia. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 menunjukkan jurang pemisah yang tajam. Tidak satu pun dari empat kabupaten SUBA’TA yang mampu mencapai rata-rata IPM provinsinya.
“Taliabu tertinggal hampir 7 poin dari rata-rata Maluku Utara, sementara Banggai Kepulauan dan Banggai Laut tertinggal lebih dari 4 poin dari rata-rata Sulawesi Tengah. Yang lebih memprihatinkan, jika dibandingkan dengan kota pusat pertumbuhan seperti Ternate (IPM 83,01) dan Palu (IPM 82,88), wilayah SUBA’TA tertinggal hingga 15-17 poin,” jelas Mukhtar
Kesenjangan sebesar ini, menurutnya, bukan sekadar soal pertumbuhan yang lambat, melainkan indikasi bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut tertahan oleh hambatan struktural, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Mukhtar mengingatkan bahwa ketidakadilan ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Ia menyebut kondisi ini sebagai “separatisme gaya baru”, di mana rasa memiliki terhadap bangsa luntur akibat perasaan dianaktirikan oleh kebijakan pemerintah.
“Nusantara adalah ikatan kultural yang menyatukan pulau-pulau. Jika pemerintah terus mendesain pembangunan dengan kacamata Jawa-sentris atau pulau besar-sentris, maka kita sedang merapuhkan fondasi kebangsaan. Rasa ketidakadilan ini adalah bara dalam sekam yang bisa meledak kapan saja,” peringatnya.
Sebagai solusi, Mukhtar Adam mendesak pemerintah pusat untuk segera mengubah paradigma pembangunan. Ia mengusulkan pembentukan Kawasan Strategis Khusus SUBA’TA yang melintasi batas provinsi, dengan insentif fiskal khusus dan fokus pada konektivitas antar-pulau kecil.
“Pemerintah harus berhenti menjadikan pulau kecil hanya sebagai objek eksploitasi. Diperlukan afirmasi nyata, di mana dana transfer ke daerah diperhitungkan berdasarkan indeks kemahalan dan keterpencilan, bukan semata jumlah penduduk. Tanpa keadilan bagi gugus pulau, mimpi Indonesia Emas hanyalah ilusi bagi sebagian rakyatnya,” pungkas Mukhtar.(Tim)
