TERNATE, FORES INDONESIA-Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Maluku Utara menggelar Kongres Biasa (Ordinary Congress) Tahunan 2025 yang berlangsung di Kota Ternate.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua PSSI Provinsi Maluku Utara, Hasyim Abdul Karim, yang mewakili Ketua Umum PSSI Maluku Utara, Edi Langkara, di Hotel Batik Ternate, Sabtu (13/12/2025).
Kongres dihadiri oleh 20 anggota PSSI Maluku Utara dan dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi resmi dari PSSI Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Statuta PSSI.
Dalam forum kongres biasa, Ketua PSSI Provinsi Maluku Utara, Edi Langkara, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa agenda utama kongres meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan PSSI Maluku Utara tahun 2025, serta pencabutan dan pemberlakuan sejumlah peraturan PSSI. Dalam kongres ini juga diputuskan pencabutan Statuta PSSI Tahun 2023 dan pemberlakuan Statuta PSSI Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Edi Langkara secara tegas menyoroti masih adanya klub anggota yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi resmi PSSI, khususnya Liga IV dan Piala Suratin yang diselenggarakan di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, ketidakaktifan klub merupakan pelanggaran terhadap kewajiban keanggotaan yang telah diatur dalam regulasi PSSI.
“Kami mencatat masih ada beberapa klub yang tidak ikut serta dalam kompetisi resmi PSSI, baik Liga IV maupun Piala Suratin. Ini menjadi perhatian serius karena keikutsertaan dalam event resmi merupakan bagian dari kewajiban anggota,” tegas Edi.
Ia menambahkan, PSSI Maluku Utara akan bersikap tegas dan tidak lagi mempertahankan status keanggotaan klub yang tidak berpartisipasi dalam setiap agenda resmi PSSI.
“Sepak bola tidak hanya sekadar memainkan bola di lapangan, tetapi juga diatur oleh regulasi yang harus dipatuhi bersama,” ujar Edi Langkara
Berdasarkan Pasal 16 Statuta PSSI tentang pemberhentian anggota yang tidak aktif selama empat tahun berturut-turut, kongres memutuskan pencabutan keanggotaan terhadap lima klub yang telah diverifikasi tidak aktif.
Kelima klub tersebut yakni Persatuan Sepakbola Tobelo (Persetop), Persila Sanana, Persisofi Sofifi, Persibu, dan Taliabu FC.
“Lima klub resmi dicabut dari keanggotaan PSSI Maluku Utara,” kata Edi.
Selain itu, Edi Langkara juga menyoroti peran dan kedisiplinan perangkat pertandingan, khususnya wasit yang bertugas di kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa setiap wasit yang memimpin pertandingan di daerah wajib mengantongi rekomendasi resmi dari PSSI Maluku Utara.
“Perangkat pertandingan adalah instrumen PSSI. Kami akan memberikan sanksi terhadap wasit berlisensi yang memimpin pertandingan tanpa adanya persetujuan dari PSSI,” tegasnya.
Dalam kongres tersebut juga dibahas syarat keanggotaan baru, termasuk penerimaan asosiasi sepak bola perempuan.
Berdasarkan statuta, asosiasi sepak bola wanita dinyatakan sah sebagai anggota PSSI Provinsi Maluku Utara.
Selain evaluasi organisasi, kongres memaparkan laporan kegiatan PSSI Maluku Utara periode 2024-2025 yang telah disampaikan kepada PSSI Pusat.
Pembiayaan kegiatan bersumber dari subsidi PSSI Provinsi, dukungan PSSI Pusat, kontribusi pemerintah daerah nihil, serta bantuan langsung dari Ketua PSSI Maluku Utara.
Seluruh kegiatan, termasuk pelaksanaan Piala Suratin 2024 dan kompetisi tahun 2025, dibiayai oleh Ketua PSSI Maluku Utara bersama PSSI Pusat.
Sementara itu, dalam perencanaan program ke depan, PSSI Maluku Utara menetapkan 10 agenda kegiatan tahun 2026, di antaranya pelaksanaan Liga II dan Liga IV, Piala Suratin kelompok usia 14, 16, dan 17 tahun, kursus lisensi pelatih, pelatihan match commissioner, serta penyelenggaraan event sepak bola usia dini di tingkat Provinsi Maluku Utara.
Edi Langkara juga menegaskan bahwa PSSI kabupaten/kota memiliki kewenangan penting dalam pengelolaan sepak bola di wilayah masing-masing, namun tetap berada dalam koridor regulasi PSSI.
Berdasarkan Statuta PSSI, pada tahun depan PSSI Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan kongres pemilihan Ketua PSSI Maluku Utara sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
Kongres Biasa Tahunan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat tata kelola sepak bola di Maluku Utara agar lebih tertib, profesional, dan kompetitif sesuai regulasi PSSI. (Tim)
