TERNATE, FORES INDONESIA-Status Indonesia sebagai negara kepulauan ternyata belum tercermin dalam pola pembangunan ekonomi daerah. Wilayah-wilayah gugus pulau justru terpinggirkan dan menjadi lapisan ekonomi paling marginal.
Fenomena ini tergambar jelas dari minimnya kontribusi empat kabupaten gugus pulau Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi induknya, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Data menunjukkan bahwa gabungan keempat wilayah ini hanya menyumbang kurang dari 6 persen terhadap perekonomian masing-masing provinsi.
Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan dominasi wilayah berbasis pertambangan seperti Morowali dan Halmahera Tengah yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional.
Menanggapi kesenjangan struktural ini, Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menyoroti adanya kegagalan fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang mengabaikan esensi geografis negara kepulauan.
Menurut Mukhtar, terjadi paradoks tajam di mana identitas kepulauan hanya dijadikan label, sementara kebijakan nyata justru memusatkan perhatian pada wilayah daratan yang kaya sumber daya tambang.
“Paradoks paling mendasar pada negara yang menyebut diri sebagai negara kepulauan adalah justru memperlakukan wilayah pulau sebagai pinggiran administratif, bukan sebagai pusat perhatian kebijakan,” tegas Dr. Mukhtar Adam dalam analisisnya, Selasa (14/4/2026).
Mukhtar menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keempat kabupaten gugus pulau tersebut, yang sering disebut sebagai kawasan Basuta, memperlihatkan betapa rentannya posisi mereka dalam struktur ekonomi provinsi. Di Maluku Utara, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu hanya berkontribusi sebesar 5,73 persen.
Sementara di Sulawesi Tengah, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut hanya menyumbang 2,25 persen. Angka-angka ini kontras dengan kontribusi masif dari sektor industri ekstraktif di wilayah lain.
“Rendahnya kontribusi kawasan ini menunjukkan bahwa mereka adalah lapis ekonomi paling marginal yang tumbuh dalam bayang-bayang pertumbuhan ekonomi dua provinsi tambang. Negara seolah lupa pada geografis kepulauan yang tak disentuh di balik pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh Morowali di Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah di Maluku Utara,” ujar Mukhtar Adam lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar masalah statistik, melainkan bukti nyata dari gagalnya negara membangun pulau-pulau kecilnya sendiri.
“Ini menyajikan sebuah paradoks dari gagalnya negara kepulauan membangun pulau. Selama kebijakan masih berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam di titik-titik tertentu tanpa memeratakan pembangunan ke gugus pulau, maka kesenjangan ini akan terus melebar,” pungkasnya. (Tim)
