TERNATE, FORES INDONESIA-Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ternate, Rabu (22/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh TPID kabupaten/kota, Perum Bulog Ternate, Pertamina, serta unsur Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
Forum ini menitikberatkan pada penguatan sinergi pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta kemandirian pangan lokal di Maluku Utara.
Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara, Suriyanto Andili, menegaskan pentingnya penguatan produksi dan distribusi pangan lokal sebagai langkah strategis menghadapi tekanan inflasi daerah.
“Kalau satu daerah surplus tomat atau rica, harus bisa disalurkan ke daerah lain yang kekurangan. Jangan lagi bergantung penuh pada pasokan luar,” ujar Suriyanto Andili.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong optimalisasi komoditas lokal seperti rica, tomat, bawang, ubi, sagu, pisang, dan kasbi sebagai basis ketahanan pangan daerah.
Selain itu, penguatan sistem informasi produksi pangan antarwilayah dinilai penting agar distribusi dapat berjalan lebih efektif dan saling menopang kebutuhan daerah.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten/Kota memiliki potensi surplus hortikultura yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain di Maluku Utara.
TPID turut menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan komoditas impor sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Pada sektor infrastruktur, rapat menyoroti percepatan pembangunan gudang pangan oleh Perum Bulog di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Suriyanto menegaskan bahwa fasilitas tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama saat terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan kondisi geografis kepulauan.
“Bulog diminta mempercepat pembangunan gudang agar tidak terjadi kelangkaan saat distribusi terganggu, ini menjadi salah satu poin utama rekomendasi,” katanya.
Pihak Perum Bulog dalam forum tersebut menyampaikan bahwa saat ini masih dilakukan pemetaan serta feasibility study di sejumlah wilayah sebelum pembangunan gudang direalisasikan secara menyeluruh.
Rakor TPID Maluku Utara 2026 juga menghasilkan 10 rekomendasi strategis pengendalian inflasi, yakni:
- Meningkatkan intensitas Gerakan Pasar Murah (GPM) dengan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas
- Meningkatkan intensitas operasi pasar dan bantuan distribusi pangan
- Melakukan pemetaan wilayah komoditas pangan strategis dan pola tanam di Maluku Utara
- Sosialisasi diversifikasi pangan lokal di seluruh kabupaten/kota
- Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk menjaga stabilitas harga
- Perencanaan pola tanam hortikultura yang lebih terarah
- Optimalisasi penyaluran beras SPHP, beras premium, dan Minyakita
- Pengadaan rute reguler angkutan barang Ambon-Ternate untuk menjaga distribusi LPG
- Intervensi terhadap upah buruh yang dinilai tinggi di Maluku Utara
- Penguatan penggunaan data terintegrasi dalam pengendalian inflasi lintas sektor
Suryanto menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara yang sangat dipengaruhi kondisi geografis kepulauan serta ketergantungan terhadap distribusi logistik dari luar daerah. (Tim)
