Jakarta – Sorotan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan BPJS Kesehatan Pusat mengarah pada dugaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan tanpa kelengkapan izin penugasan. Persoalan tersebut kini dibawa ke ranah hukum setelah Lembaga Indonesia Anti Corruption Network (IACN) resmi melaporkan dua pejabat tinggi BPJS Kesehatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perjalanan dinas luar negeri (PDLN), termasuk dugaan penggunaan fasilitas serta anggaran operasional lembaga untuk perjalanan yang disebut tidak memiliki izin resmi.
IACN menilai dugaan tersebut perlu diperiksa secara serius karena menyangkut penggunaan anggaran pada lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Jika penggunaan anggaran terbukti tidak sesuai ketentuan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi, tetapi dapat berimplikasi pada aspek hukum.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum IACN, Yohanes Masudede, mengatakan laporan tersebut disampaikan agar KPK dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian perjalanan yang dipersoalkan.
“Presiden sudah mengingatkan agar pejabat tidak membuang anggaran rakyat untuk perjalanan luar negeri yang tidak jelas urgensinya. Ketika dana publik yang dihimpun untuk jaminan kesehatan diduga dipakai demi agenda tak sah, KPK wajib mengusut tuntas,” ujar Yohanes saat diwawancarai awak media.
Menurut IACN, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat surat perjalanan atau dokumen administrasi. KPK dinilai perlu menelusuri siapa yang memberikan persetujuan, dasar penugasan, tujuan perjalanan, hingga sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
IACN juga mendesak dilakukan audit investigatif terhadap dokumen perjalanan, manifes penerbangan, bukti pembayaran, serta mekanisme pencairan anggaran. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan apakah terdapat penggunaan uang lembaga yang tidak sesuai peruntukan dan apakah dugaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sorotan ini muncul di tengah kebijakan pemerintah yang tengah mengedepankan efisiensi anggaran. Perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, menjadi salah satu komponen yang mendapat perhatian karena setiap pengeluaran harus memiliki urgensi dan manfaat yang jelas bagi kepentingan lembaga maupun masyarakat.
Karena itu, IACN menilai dugaan perjalanan tanpa izin resmi harus diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum. Apalagi BPJS Kesehatan mengelola dana dan menjalankan fungsi pelayanan yang menyentuh kepentingan jutaan peserta jaminan kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, jajaran direksi maupun juru bicara BPJS Kesehatan Pusat belum memberikan keterangan resmi mengenai laporan IACN terhadap dua pejabat tersebut.
Publik kini menunggu langkah KPK untuk menguji laporan tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan fakta. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum diharapkan mampu mengungkap secara terang penggunaan anggaran perjalanan dinas sekaligus memastikan setiap rupiah uang publik dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Tim/FI)
